Ibu Kota Negara Pindah Bertahap, Ini Nasib Properti di Jakarta
Ibu Kota Negara Pindah Bertahap, Ini Nasib Properti di Jakarta

Ibu Kota Negara Pindah Bertahap, Ini Nasib Properti di Jakarta

Jakarta, Sweethome – Pasca ibu kota negara pindah dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara mulai 2024 ini secara bertahap, Colliers Indonesia ungkap potensi harga properti di Jakarta.

Monica Koesnovagril selaku Head of Advisory Colliers Indonesia, mengatakan bahwa dalam jangka waktu pendek ini, harga properti di Jakarta tidak akan terpengaruh karena perpindahan ibu kota ke IKN.

“Jika berbicara soal Jakarta, harga properti naik atau turun masih supply dan demand yang ada di Jakarta. Jadi masih depend on market,” kata Monica, Kamis (11/01/2024).

Ia juga menegaskan kalau semua ini tergantung dengan penawaran dan permintaan yang terjadi di Jakarta itu sendiri. Sehingga, pergerakan harga propertinya tidak tergantung dengan IKN.

Akan tetapi, untuk jangka waktu panjang, tidak menutup kemungkinan pula kalau harga properti di Jakarta berpotensi terpengaruhi dengan perpindahan ibu kota negara ini.

“Pergerakan harga properti masih belum pasti, apakah harga naik atau turun. Paling tidak untuk jangka panjang masih tergantung dengan pasar sekarang ini saja,” katanya.

Alih Fungsi Gedung Pemerintahan Menjadi Hunian

Berkaitan dengan sektor perkantoran yang berpotensi akan memunculkan kondisi oversupply ruang kantor akibat gedung kantor pemerintahan yang perlahan mulai ditinggalkan.

Di satu sisi, Monica menegaskan bahwa gedung-gedung tersebut akan diprioritaskan untuk kebutuhan pemerintahan atau perusahaan BUMN yang masih berada di Jakarta.

Namun, ia juga menyampaikan bahwa masih perlu ada pertimbangan lebih lanjut terkait alih fungsi kantor pemerintahan pusat di Jakarta setelah pindah ke IKN. Termasuk pula gedung perkantoran untuk hunian warga.

“Menyadari tidak mudahnya mewujudkan gedung kementerian menjadi hunian, sehingga beberapa faktor perlu pertimbangkan dan diperhatikan,” imbuh Monica.

Faktor pertama yaitu regulasi. Ada kebijakan yang harus diubah terkait tata kelola kota dan gedung-gedung kementerian untuk perkantoran.

Kedua pemetaan wilayah atas bangunan kementerian atau kantor pemerintahan. Sehingga perlu dipikirkan kembali kalau hendak diubah menjadi hunian warga.

Terakhir adalah teknis mengubahnya. Sebab, banyak pertimbangan yang harus dipikirkan dengan matang jika ingin menyulap gedung-gedung tersebut menjadi hunian.

“Oleh karena itu, alih fungsi ini tidak akan mudah dan tidak bisa langsung di-convert jadi hunian,” tutur Monica.

Baca Selengkapnya: Sah! Presiden Jokowi Resmikan Tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor

(DA/HSP)

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *