Polemik Tapera, Menkeu Sri Mulyani Akhirnya Angkat Bicara
Polemik Tapera, Menkeu Sri Mulyani Akhirnya Angkat Bicara

Polemik Tapera, Menkeu Sri Mulyani Akhirnya Angkat Bicara

Jakarta, Sweethome – Usai menuai kontroversi di masyarakat, akhirnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani angkat bicara terkait polemik Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat).

Seperti yang kita ketahui sebelumnya, Tapera ini mewajibkan para pesertanya untuk menanggung potongan sebesar 2,5% dari total gaji pekerja dan 0,5% nya ditanggung oleh perusahaan.

Dalam rapat kerja Komite IV DPD RI, Menkeu yang sekaligus menjabat sebagai anggota Komite BP Tapera, Sri Mulyani mengakui bahwa hal tersebut memanglah membebankan masyarakat. Apalagi, selama ini masyarakat sudah menanggung berbagai potongan berupa pajak.

“Kebijakan itu tak hanya membebankan, tetapi juga menawarkan kemudahan kepada masyarakat untuk membeli rumah. Sebab, APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) turut andil dalam program tersebut,” kata Sri dalam rapat kerja di Gedung DPD, Jakarta, Selasa (11/06/2024).

Menyadari hal itu, Pemerintah pun turut andil dalam membantu. Di mana beban biaya yang masyarakat tanggung melalui iuran BPJS Kesehatan ataupun subsidi lainnya termasuk bantuan sosial (bansos).

“Hal itu tentu belum cukup. Sehingga APBN harus kembali diperkuat untuk membantu masyarakat terutama yang tidak mampu,” tegas Sri Mulyani.

Kebijakan Khusus

Menkeu Sri Mulyani menambahkan, perlu adanya kebijakan khusus demi mencegah harga rumah di Indonesia yang kian melonjak tinggi dan sulit untuk dijangkau.

Terlebih, pada jenis rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang kini semakin meningkat pula harganya.

“Memang perlu ada kebijakan yang perlu di improve, yaitu harga dari rumah itu sendiri serta kriteria MBR yang memiliki pendapatan Rp8 juta. Sebab harga rumah bisa saja naik hingga Rp300 jutaan dari Rp160-170 juta,” katanya.

Di samping itu, Menkeu juga menekankan kalau hendak membantu keterjangkauan harga, APBN sudah berkontribusi. Kontribusinya dalam skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), KPR bersubsidi, dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).

“Hingga kini, sudah ada Rp228,9 triliun dana yang mengalir untuk membantu masyarakat dalam meraih rumah melalui skema bantuan kepemilikan rumah tersebut,” tambah Sri Mulyani.

Aliran Dana APBN

Diketahui, dana tersebut telah mengalir sejak 2015 silam sebesar Rp13,3 triliun untuk pembangunan rumah susun. Sebesar Rp5,1 triliun untuk dana FLPP, lalu bertambah hingga Rp105 triliun, dan sekarang menjadi Rp167 triliun untuk MBR memiliki rumah.

Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan bahwa pada 2016 kombinasi bantuan uang muka hingga subsidi suku bunga sudah mengalir sebesar Rp15,25 triliun.

Pada 2017 menjadi Rp18 triliun, 2019 naik Rp18,81 triliun. Sedangkan pada 2020 naik menjadi Rp24,19 triliun dan saat Covid-19 tahun 2021 bertambah menjadi Rp28,95 triliun.

Lalu, pada 2022 naik menjadi Rp34,15 triliun, pada 2023 ini menjadi Rp31,88 triliun, dan pada tahun 2024 ini turun menjadi Rp28,25 triliun.

“Jadi, total kehadiran APBN dari tahun 2015-2014 ini untuk membantu sektor perumahan terutama MBR sudah menyentuh angka Rp228,9 triliun,” pungkas Sri Mulyani.

Selain APBN, sebagai selaku penyedia properti, Gethome juga memberikan bantuan kepada Homies yang hendak memiliki rumah impian mulai dari Rp600 jutaan saja lho.

Bersama Gethome, nantinya Homies bisa mengambil rumah secara KPR maupun cash keras tanpa pusing akan biaya tambahan lainnya. Tertarik? Untuk info lebih lanjut silahkan hubungi WhatsApp kami di sini!

Baca Selengkapnya: BPK: Sebesar Rp567 Miliar Dana Tapera PNS Tak Bisa Dicairkan

(DA/HSP)

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *