%201.svg)
Surat Berharga Negara saat ini sedang hangat diperbincangkan. Setelah pemerintah mengumumkan bakal menerbitkan SBN Perumahan demi mendukung program 3 juta rumah per tahun.
Penerbitan SBN Perumahaan akan dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, setelah mengkonsolidasikan langkah ini ke semua pihak agar sesuai dengan aturan.
SBN bidang perumahan bakal disalurkan melalui program Fasilitas Likuiditas Perumahan (FLPP). Dengan demikian, manfaat dari dana tersebut hanya dapat dirasakan oleh masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp8 juta per bulan.
Selengkapnya, Minhome akan membahas lebih detail bagaimana penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) perumahan bermanfaat bagi masyarakat? Serta, apa saja tantangan yang dihadapi?
Manfaat Penerbitan SBN Perumahan Bagi Masyarakat
Adanya penerbitan SBN di bidang perumahan akan membawa manfaat jangka panjang bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Jumlah rumah yang tersedia dengan harga terjangkau lebih banyak dan Homies dapat lebih mudah membeli rumah. Dengan sistem yang mendukung seperti FLPP dan KPR.
Selain bagi masyarakat, tercapainya program 3 juta rumah yang didukung dengan SBN Perumahan bakal membuka peluang bisnis yang lebih besar bagi industri properti. Sehingga, pada gilirannya dapat meningkatkan sektor manufaktur dan distribusi.
Tantangan Penerbitan SBN Perumahan
Meskipun penerbitan SBN Perumahan dapat mendukung program 3 juta rumah, namun hal ini dapat memperlebat defisit APBN, apabila SBN Perumahan merupakan penambahan di luar rencana penerbitan senilai Rp642,56 triliun.
Padahal, Pasal 12 ayat (3) UU No.17/2003 mengatur defisit anggaran maksimal sebesar 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara dalam APBN 2025, defisit anggaran ditargetkan sebesar 2,53% atau senilai Rp616,2 triliun.
Maka dari itu, Kepala Ekonom PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) Banjaran Surya Indrastomo menilai pemerintah tidak punya banyak ruang, jika ingin menerbitkan SBN Perumahan.
Dan Menurutnya penerbitan SBN Perumahan untuk mendukung program 3 juta rumah per tahun tidaklah cukup, tetap butuh skema pembiayaan lain. Seperti, KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) dan DIRE (Dana Investasi Real Estate).
Diketahui, saat ini pemerintah sudah memberikan dukungan 220.000 rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Perumahan (FLPP). Namun, Kementerian PKP memiliki target yang lebih besar 3 juta rumah per tahun.
2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan. “Kami akan terus mengembangkan kreativitas financing (pembiayaan) bersama sehingga dari sisi APBN disiplinkan fiskalnya tetap terjaga namun responsif,” jelas Sri Mulyani.
Nah, itulah manfaat dan tantangan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di bidang perumahan demi mendukung program 3 juta rumah pertahun untuk MBR.
Dengan tujuan meningkatkan pembiayaan sektor perumahan, menurunkan harga rumah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi, program ini diharapkan dapat membawa manfaat positif bagi masyarakat, industri, dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.
Meskipun ada tantangan, peluang yang ada lebih besar, dan jika dikelola dengan baik, program ini bisa menjadi solusi yang efektif dalam menyediakan rumah bagi seluruh lapisan masyarakat.
Serta, nantikan informasi menarik lainnya seputar investasi, bisnis, dan properti di blog Sweethome!
