Daftar Isi : 

Pemerintah berencana menambahkan kuota alokasi investasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN). Sayangnya, sampai saat ini kuota FLPP belum juga direalisasikan.

Diketahui, FLPP adalah dana bantuan berupa pembiayaan perumahan atau subsidi Fasilitas likuiditas Pembiayaan Perumahan yang saat ini pengelolaannya dilakukan oleh BP Tapera.

Dengan adanya bantuan ini, diharapkan dapat meminimalisir backlog kepemilikan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar 2,8%, meningkatkan daya ungkit fiskal, serta mengaktifkan sumber dana lainnya diluar APBN.

Heru Pudyo Nugroho, selaku Komisioner BP tapera mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung adanya kebijakan pembiayaan FLPP yang diusung oleh pemerintah ini.

“BP Tapera berkomitmen penuh untuk menyalurkan pembiayaan rumah subsidi ini ke MBR. Bahkan, kami terus meningkatkan layanan skema pembiayaan supaya banyak semakin banyak masyarakat yang merasakannya,” ungkapnya.

Rincian Penyaluran FLPP

Berdasarkan data yang terhitung per Agustus 2024 lalu, BP Tapera sudah berhasil menyelurkan sebanyak 119.100 unit rumah MBR seharga Rp14.699 triliun.

Dimana terdiri dari pembiayaan perumahan FLPP sebanyak 115.065 unit rumah seharga Rp14.028 triliun dan pembiayaan tapera sebesar 4.035 unit rumah seharga Rp671.45 miliar.

Adapun rincian penyaluran FLPP untuk tahun 2024 ini sudah tersebar di 33 provinsi di 387 kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Angka ini juga meliputi 9.830 perumahan yang dibangun oleh 6.635 pengembang bersama 37 bank penyalur.

Namun, jumlah tersebut belum mencukupi untuk mengatasi backlog yang terjadi di Indonesia. Kendati begitu, Pemerintah melalui Kemenko mengatakan akan menambah kuota FLPP sebanyak 34.000 atau dibulatkan menjadi 200.000 unit.

Realisasi Kuota FLPP

Melalui penambahakn kuota FLPP ini semoga dapat mendorong  kemampuan kelas menengah, khususnya dalam bidang perumahan. Akan tetapi, hingga kini penambahan kuota itu belum terealisasikan.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Junaidi Abdillah mengungkap bahwa sampai kini belum ada realisasi atas kebijakan pemerintah terkait penambahan kuota perumahan.,

“Sampai sekarang belum terwujud. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak terkait dan memang belum terlihat kejelasannya. Sehingga akad kredit dan realisasinya mau tidak mau ikut mundur juga,” ujar Junaidi.

Ketua APERSI sangat berharap jika kebijakan ini bukan hanya janji manis Pemerintah belaka. Pasalnya ada sekitar 3000 anggota APERSI yang berharap kuota tambahan ini segera direalisasikan secepat mungkin.

“Tentunya akan ada dampak yang bisa membuat para pengembang kedepannya lebih berhati-hati dengan cash flow yang ada. Khawatirnya usaha tersebut bosa kolaps karena banyak pengembang yang memiliki kewajiban pembayaran di perbankan yang tidak bisa ditunda,” tambah Junaidi.

Lebih dari itu, ada sekitar 180 sektor industri yang akan bergerak apabila pembangunan perumahan terlaksana. Selain itu, MBR yang menerima rumah subsidi ini pastinya sangat menunggu realisasinya.

Nah, ngomong-ngomong soal rumah, kalau MBR ingin membeli rumah dengan harga yang terjangkau dan bisa menggunakan skema KPR, coba deh cek website Gethome!

Selain memiliki harga yang pas di kantong, Gethome juga menyediakan berbagai macam pilihan rumah dengan desain kekinian lho. Tertarik? Segera kunjungi websitenya sekarang juga disini!

Bagikan Postingan Ini